jual foredi di bekasi jual foredi di cikarang jual foredi di jakarta

saco-indonesia.com, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah menggagas konsep Mass Rapid Transit (MRT) atau konsep angkutan mas

saco-indonesia.com, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah menggagas konsep Mass Rapid Transit (MRT) atau konsep angkutan massal berbasis kereta dalam kota. MRT yang berbentuk monorel dan trem itu, dinilai paling efektif untuk bisa mengatasi kemacetan. MRT juga akan membelah kawasan timur dan barat di Kota Pahlawan.

Untuk bisa merealisasikan konsep itu, puluhan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, telah didatangkan khusus ke Kota Pahlawan untuk bisa mendengarkan langsung paparan mengenai konsep MRT. Dan hari ini (18/12), mereka akan dijadwalkan meninjau lokasi yang akan digunakan untuk MRT.

Menurut Tri Rismaharini, paparan yang telah disampaikan tim promotor dilakukan pada Selasa malam di Hotel Majapahit. Hal tersebut sebagai proses awal dari realisasi pembuatan MRT. "Bagi investor yang tertarik, bisa langsung menawarkan investasi secara mandiri atau pun konsorsium," kata Risma.

Setelah itu, lanjut Risma, proses berlanjut pada prakualifikasi lelang, lelang, dan beauty contest. "Dalam proses beauty contest, para investor telah menawarkan konsep terbaik proyek MRT yang akan dilakukan, termasuk berapa harga yang paling ideal dan murah bagi warga Surabaya."

Wali kota kelahiran Kediri itu juga melanjutkan, tawaran konsep dari investor akan dinilai dari berbagai sudut pandang, seperti teknik mesin, manajemen usaha, dampak lingkungan, hingga sisi anggaran dari kalangan pemerintah. "Semuanya akan dinilai langsung oleh tim yang kita bentuk," katanya.

Risma juga berharap, di akhir masa jabatannya nanti, yaitu pada tahun 2015 mendatang, MRT yang berbentuk monorel dan trem itu akan beroperasi secara efektif. "MRT ini juga dinilai paling efektif untuk bisa mengatasi kemacetan di Kota Surabaya. Nantinya, MRT juga akan membelah kawasan Surabaya menjadi kawasan timur dan barat," papar dia.

Meski begitu, alumnus Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) itu juga menjanjikan, pembangunan MRT di Kota Pahlawan ini, tidak akan menghilangkan angkot yang selama ini sudah lebih dulu eksis.

Angkot, kata dia, akan difungsikan sebagai angkutan pengumpan trem dan monorel. "Kami juga tidak berencana membunuh mata pencaharian sopir angkot, justru kami juga akan melakukan peremajaan angkot," janji Risma.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Menyusul aksi serangan bom bunuh diri di Mapolres Poso sekitar pukul 08.00 Wita, Senin (3/6/2013) pagi ini, aparat kepolisian menutup akses lokasi peledakan hingga radius 200 meter.

POSO,Saco-Indonesia.com — Menyusul aksi serangan bom bunuh diri di Mapolres Poso sekitar pukul 08.00 Wita, Senin (3/6/2013) pagi ini, aparat kepolisian menutup akses lokasi peledakan hingga radius 200 meter.

Kendati demikian, layanan publik di Mapolres Poso tetap dibuka untuk umum. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, satu orang tewas dalam kejadian ini. Korban adalah pengendara motor yang diduga membawa bom dan melakukan aksi bom bunuh diri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com di lokasi, pelaku sempat dihadang untuk tidak masuk ke area mapolres, sebelum akhirnya menerobos dan meledakkan bom.

Kejadian berlangsung sesudah apel pagi di Mapolres Poso. Bom meledak di depan mushala mapolres.

Saksi mengatakan, motor bergerak pelan menuju mushala sebelum ledakan terjadi. Polisi masih menyelidiki kejadian ini termasuk mengusut pelaku dan motif kejadian. Saat ini polisi tengah menggelar olah tempat kejadian perkara.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com

Kami pt.Sinar Baja Abadi adalah perusahaan yang telah bergerak dibidang distributor utama dan perdagangan segala macam besi untu

Kami pt.Sinar Baja Abadi adalah perusahaan yang telah bergerak dibidang distributor utama dan perdagangan segala macam besi untuk keperluan konstruksi bangunan. Produk-produk yang kami jual meliputi : Besi Beton Polos/Ulir, Siku, Hollow, Pipa Hitam, Pipa Galvanis, Cnp, Unp, WF, Besi H-beam, Wiremesh, Plat Hitam, dll.

Jenis ukuran yang kami jual sangat bervariasi dengan harga yang sangat bagus

Pandaisikek sudah mulai kehilangan salah satu sayuran yang merupakan cirikhas daerah ini yaitu lobak rimbo, dahulunya tanaman sa

Pandaisikek sudah mulai kehilangan salah satu sayuran yang merupakan cirikhas daerah ini yaitu lobak rimbo, dahulunya tanaman sayuran ini adalah salah satu tonggak ekonomi bagi masayarakat petani. Sekitar tahun 1930-1990 tanaman ini hanya di budidayakan di lereng gunung singgalang, walau banyak daerah lain di kaki gunung singgalang tapi sayuran ini hanya ada di pandaisikek , Sehingga terkenalah daerah pandaisikek penghasil sayuran ini. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang sayuran ini dikembanghan di daerah tetangga masih wilayah kaki gunung singgalang, tetapi bibit yang ditanam saat sekarang jauh berbeda dengan yang ditananm di pandaisikek. Mungkin karena usia tanaman ini cukup lama,petani beralih ketanaman sayuran yang lebihcepat produksinya seperti sawi bola,sawi pahit dan sawi manih, Sehingga lobak rimbo ini semakin punah . Petani yang membudi dayakan sayuran ini hanya tingal sekitar 1-2 keluarga saja dan dilahan deadanya saja. Pembudidayaan Lobak rimbo tidaklah memakan biaya yang terlalu besar karena tanaman ini tahan akan berbagai macam penyakit dan hama lain (kurang disukai oleh ulat), sehingga tidak perlu menggunakan banyak pestisida dalam melakukan penyemproyan atau perawatan . Begitu pula dengan pemupukan ,rata-rata pupuk yang paling dibutuh kan oleh sayuran ini adalah pupuk organic atau pupuk kandang. Mungkin kalau keadaan ini terus berlangsung, lobak rimbo akan punah dan tinggal kenangan , Biasanya masayarakat perantau pandai sikek bila pulang kekampung halaman begitu pengen dengan suguhan tanaman kobak rimbo ini yang terlebih dahulu disayur atau cukup di rebus saja. Rasa dari lobak rimbo ini pun begitu khas menbuat selera makan meningkat. Juga biasanya untuk kembali keperantauan tidak lupa untuk membawa lobak rimbo ini sebagai oleh-oleh. Lobak rimbo ini di pasaran juga sangat laris , yang biasa digunakan untuk campuran sayuran yang disuguhkan di rumah-rumah makan di Sumatra barat khusunya bahkan sampai ke provinsi lain di Indonesia, seperti pekanbaru, jambi dan lainya. Akankah Lobak rimbo hanya akan tingal kenangan…………………………………..?

Terdakwa kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010 lalu , Deddy Kusdinar, pasrah dalam menghadapi vonis majelis hakim hari ini. Bekas pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pembacaan putusan atas perkaranya.

Terdakwa kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010 lalu , Deddy Kusdinar, pasrah dalam menghadapi vonis majelis hakim hari ini. Bekas pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pembacaan putusan atas perkaranya.

"Ya siaplah. Insya Allah. Ya mau tidak mau disiap-siapin saja," kata Deddy kepada awak media di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/3).

Menurut kuasa hukum Deddy, Rudy Alfonso, dia juga berharap majelis hakim telah memutus perkara kliennya dengan jernih dan adil. Dia juga mengatakan, seharusnya bukan kliennya yang dihukum berat karena masih ada lagi pihak lain yang harus bertanggung jawab.

"Kami tentunya juga berharap besar kepada majelis hakim untuk menilai secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Siapa yang sebenarnya mengatur proyek, menggiring anggaran, dan menikmati uang korupsi Hambalang yang seharusnya dihukum seberat-beratnya," tulis Rudi melalui pesan singkat kemarin.

Rudi juga mengatakan, sidang vonis Deddy akan digelar pukul 10.00 pagi WIB. Dia pun juga berharap sidang dilakukan tepat waktu.

Menurut Rudy, Deddy hanyalah pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah mengikuti perintah atasan. Menurut dia, jangan sampai Deddy hanya menjadi tumbal di kasus itu, sementara pihak lain yang juga mesti bertanggung jawab malah lolos.

"Orang seperti Pak Deddy yang tidak menikmati uang haram dari Hambalang jangan dijadikan tumbal untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang punya hubungan dengan kekuasaan, dan bisa tertawa menyaksikan semua ini," sambung Rudy.

Rudy juga menjelaskan, yang dimaksud orang-orang yang punya hubungan kekuasaan adalah pihak yang berada dalam lingkar inti kasus. Seperti Muhammad Nazaruddin yang menggiring anggaran di DPR. Kemudian juga beberapa pihak lain yang mengupayakan supaya proyek Hambalang dibiayai dengan skema tahun jamak, meski melanggar aturan.

"Ada peran tangan-tangan kuat yang sudah terungkap juga. Kemudian aliran uang ke pihak-pihak tertentu yang menikmati suap," lanjut Rudy.

Meski demikian, Rudy telah meyakini KPK bakal akan menjerat pihak lain dalam kasus Hambalang. Bahkan dia telah meminta KPK untuk melakukan terobosan hukum supaya tidak terpaku pada perorangan saja.

"Kita percaya KPK akan obyektif dalam mengembangkan kasus ini dan menyeret tidak hanya mereka yang turut serta. Tetapi juga harus berani memberi terobosan untuk menghukum korporasi (perusahaan) jika memang ingin penegakan hukum yang tanpa pandang bulu," tandas Rudy.

Dua pekan lalu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa tahanan. Dia juga dituntut pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Deddy juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp 300 juta, yang mesti dibayar selambat-lambatnya satu tahun setelah mendapat kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar maka akan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan Deddy adalah tidak mendukung program yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan korupsi dan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta melanggar hak ekonomi dan sosial karena tidak bertanggung jawab pada anggaran. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bersikap sopan selama masa persidangan, menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, serta punya tanggungan keluarga yaitu dua anak kandung, dua anak angkat, dan seorang istri yang mengalami sakit lupus selama dua tahun.

Menurut jaksa dalam tuntutannya, Deddy melanggar dakwaan kedua. Yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHPidana.

saco-indonesia.com, Wali Kota Bandarlampung Herman HN telah menonaktifkan Direktur RSUD Dr Dadi Tjokrodipo, Indrasari Aulia atas

saco-indonesia.com, Wali Kota Bandarlampung Herman HN telah menonaktifkan Direktur RSUD Dr Dadi Tjokrodipo, Indrasari Aulia atas kasus pembuangan pasien yang telah dilakukan pegawai rumah sakit tersebut. Ambulans milik RSUD itu membuang pasien yang bernama Suparman yang berusia (60) tahun di jalan hingga akhirnya meninggal dunia.

"Selama proses hukum ini berjalan, dia (Indrasari) kami telah nonaktifkan sementara terhitung hari ini, untuk dapat memudahkan pemeriksaan," kata Herman di Bandarlampung seperti dilansir Antara, Jumat (7/2).

Herman telah menyatakan, penonaktifan tersebut juga bukan karena Indrasari bersalah, namun untuk dapat memudahkan penyelidikan kasus tersebut. Hingga saat ini, kepolisian sudah juga menetapkan dua tersangka, termasuk Kasubag Umum RSUD Dadi Tjokrodipo Heriansyah dan Kepala Ruangan Mahendri.

Untuk para tersangka yang sudah berstatus PNS, Pemkot Bandarlampung telah memberikan sanksi administratif berupa penurunan pangkat satu tingkat, dan apabila terbukti bersalah menurut hukum akan diberhentikan secara tidak hormat.

Herman juga telah menegaskan dirinya tidak akan memberikan bantuan hukum apapun terhadap para tersangka, termasuk membantu menyediakan tim pengacara. "Tidak ada bantuan hukum apapun dari Pemkot, kalau dari DPRD atau institusi yang tidak di bawah saya silakan, tapi Pemkot tidak" tegas Herman.

Menurut Herman yang juga telah mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung tersebut, perbuatan mereka telah bertentangan dengan visi dan misi Pemkot Bandarlampung yang telah menggratiskan layanan kesehatan sejak 2011. "Secara anggaran untuk layanan kesehatan tidak ada masalah, jadi inisiatif yang dilakukan oknum PNS RSUD ini sangat tidak layak," kata dia.

Herman juga telah mengatakan, untuk layanan publik, RSUD Dadi Tjokrodipo juga dianggap baik dalam penilaian oleh Ombudsman dengan nilai 6,8. "Status yang diberikan Ombudsman hijau dengan indeks 6,8 , jadi pelayanan yang kami berikan melalui RSUD sudah cukup baik," kata dia.


Editor : Dian Sukmawati

Salah satu produk dari Toyota Motor Coorporation (TMC) yang masih eksis dari zaman dahulu sampai sekarang adalah Mobil Sedan Cor

Salah satu produk dari Toyota Motor Coorporation (TMC) yang masih eksis dari zaman dahulu sampai sekarang adalah Mobil Sedan Corolla, Mobil Sedan Corolla merupakan mobil terlaris didunia, sejak pertama kali diproduksi tahun 1966 sampai sekarang diusianya yang sudah 40 tahun, sudah lebih dari 40 juta unit terjual. bahkan Mobil Sedan Corolla tidak hanya diproduksi di negara asalnya Jepang namun juga Mobil Sedan Corolla diproduksi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Turki dan beberapa negara lainya dengan total 15 pabrik diseluruh dunia dan mencatat penjualan terbaik selama 76 tahun.

-- Mobil Sedan Corolla dari Generasi ke Geberasi --


Dari awal kelahiranya hingga sekarang, Mobil Sedan Corolla sudah terdapat beberapa generasi dari Mobil Sedan Corolla ini di berbagai masa.


1. Mobil Sedan Corolla Generasi Pertama E10 Series (1966-1970)

 

 

 



Mobil Sedan Corolla pertama kali dipasarkan dan mendulang sukses di Amerika pada tahun 1968. Mobil Sedan Corolla Generasi pertama terdiri dari beberapa varian seperti mobil kecil sederhana bermesin 2K 1100 cc yang diberi kode KE10 untuk sedan, KE15 untuk coupe, dan KE16 untuk Wagon. Model facelift yang hadir pada tahun 1969 bermesin 3K 1200 cc diberi kode KE11 untuk Sedan, KE18 untuk Wagon dan KE17 untuk Sprinter Coupe. diluar negara Jepang, negara yang pertama kali mendapatkan Mobil Sedan Corolla adalah Australia.


2. Mobil Sedan Corolla Generasi Kedua E20 Series (1971-1974)

 

 

Pada Genarasi Kedua dari Mobil Sedan Corolla ini dikenal 2 Varian yaitu KE dan TE, dengan Varian TE memiliki bentuk yang lebih sporty. Mobil Sedan Corolla Generasi kedua atau 20-series ini lebih besar dari Mobil Sedan Corolla Generasi pertama. Ini merupakan model Toyota yang sukses di seluruh dunia. Mesin yang digunakan adalah 3K (1200 cc), 3K-B (1200 cc dengan 2 karburator), T (1400 cc), 2T (1600 cc), dan 2T-G (1600 cc DOHC) berkemampuan tinggi. Pada tahun 1972, diperkenalkan model sport Corolla Levin dan Sprinter Trueno. Corolla Levin menjuarai Press on Regardless Rally di Amerika, dan 1000 Lakes Rally di Finlandia.

Di Indonesia, Corolla generasi ini yang pertama kali dijual ke pasar dengan model sedan 4 pintu bermesin 1200cc dan transmisi 4 speed manual.


3. Mobil Sedan Corolla Generasi Ketiga E30, E40, E50, E60 Series (1975-1979)

 

 

 

Mobil Sedan Corolla Generasi ketiga diantaranya adalah Corolla Sedan, Hardtop, dan Wagon berbasis 30-series, Sprinter Sedan 40-series. Corolla dan Sprinter Sports Coupe dan Liftback berbasis 50-series. Semua model yang menggunakan mesin dengan emisi rendah serta Toyota Total Clean (TTC), 60-series, model ini hanya dijual di Jepang.

 

4. Mobil Sedan Corolla Generasi Keempat E70 Series (1980-1984)

 

 

 

Mobil Sedan Corolla Generasi Keempat Ini merupakan Corolla terakhir untuk semua model yang menggunankan layout FR (berpenggerak roda belakang). Di Jepang banyak sekali varian dan bentuknya. Ada Sedan 2 dan 4 pintu, Hardtop, Coupe, Liftback, Station Wagon, dan Van. Mesin yang tersedia adalah 1300 cc 4K, 1500 cc 5K, 1600 cc 2T dan 2T-G(DOHC). Model di Amerika bermesin 2T-C(1600 cc) dan 3T-C(1800 cc) dengan bentuk body Sedan 2 pintu, 4 pintu, Coupe, Hardtop, Liftback, dan Wagon. Perusahaan karoseri di California ada yang membuat Corolla Convertible dengan atap kanvas yang bisa dibuka berbasis Corolla Hardtop.

Di Indonesia hanya tersedia dalam variant DX 4 pintu bermesin 1300 cc 4K. Platform generasi ini juga dipakai untuk Daihatsu Charmant. Corolla DX di Indonesia tahun 1980 memiliki 4 lampu depan yg berbentuk bulat, bumper masih menggunakan besi dengan karet di kedua ujungnya, pada tahun 1981 mengalami perubahan pada lampu depan jadi bentuk petak. Model tahun 1982 mempunyai perbedaan pada lampu sen depan yg melebar ke samping dan lampu belakang baru, sedangkan tahun 1983 Corolla DX hadir dengan tachometer dan bumper urethane yang panjang.


5. Mobil Sedan Corolla Generasi Kelima E80 Series (1985-1987)

 

 

Apakah yang terlintas dibenak anda kalau melihat sekilas foto mobil diatas ? yap tidak salah lagi pasti anda akan teringat salah satu anime jepang yang sangat populer "Initial D" , tepat foto Mobil Sedan Corolla diatas adalah Mobil Sedan Corolla tipe AE86 yang digunakan Takumi balapan digunung akina yang merupakan Mobil Sedan Corolla generasi kelima.

 

Pada Mobil Sedan Corolla Generasi kelima ini Hanya model sport Corolla Levin dan Sprinter Trueno yang berpenggerak roda belakang, model yang lain berpenggerak roda depan. Sprinter Trueno dijual di Amerika sebagai Corolla SR5 dan GT-S. AE86 adalah kode untuk Levin dan Trueno bermesin kemampuan tinggi 4A-GE(1600 cc DOHC), yaitu GT, GT-S, GT-V, dan APEX. AE86 sangat popular dengan sebutan Hachiroku, yang berasal dari Bahasa Jepang, hachi = 8, dan roku = 6.

Di Indonesia, Corolla generasi ini yang dipasarkan secara resmi hadir dalam versi GL (AE80) dengan mesin 2A 1300 cc dan versi facelift SE Saloon (EE80) dengan mesin 2E 1300 cc. 

 

6. Mobil Sedan Corolla Generasi Keenam E90 Series (1988-1992)

 

 

 

 

Mulai generasi ini kebanyakan Mobil Sedan Corolla sudah bermesin Twincam 4A-F (Head sempit) atau 4A-G( Head lebar) dengan karburator atau injection. Mesin bensin 1300 cc dengan karburator dan diesel dipasang pada Corolla Sedan versi murah serta Station Wagon dan Van. Corolla Sedan juga dibuat dalam versi mewah yaitu SE Limited untuk Asia yang hampir sama dengan LE di Amerika. Mobil Sedan Corolla versi Amerika memiliki bumper yang lebih panjang dibanding versi untuk region lainnya, serta lampu indikator merah di fender belakang. Corolla GTi yang sporty dengan mesin 4A-GE dibuat dalam bentuk Hatchback, Sedan, dan Liftback.

Di Jepang, model sports coupe Corolla Levin dan Sprinter Trueno ada yang menggunakan mesin 4A-GZE dengan Supercharger. Corolla Coupe untuk Amerika sebenarnya adalah Sprinter Trueno dengan lampu depan retractable. Tersedia dalam 2 pilihan yaitu SR5 dan GT-S.

Corolla All-Trac Wagon yang memiliki body berbeda dengan Wagon biasa berbasis pada Sprinter Carib di Jepang. Mobil berkode AE95 ini merupakan model pertama Mobil Sedan Corolla generasi keenam yang dijual di Australia pada tahun 1988. Corolla AE90 dan AE92 dalam bentuk Sedan, Hatchback, serta AE92 Liftback yang disebut Seca baru hadir pada tahun 1989.


Di Indonesia, model Mobil Sedan Corolla ini dikenal dengan nama Corolla Twincam, meskipun yang 1300 cc bermesin single cam (SOHC).

Tersedia 4 tipe yang resmi dipasarkan oleh Toyota Astra Motor:

  1. 1.3 SE sedan, mesin 2E (72 hp -6000 rpm)
  2. 1.6 SE Limited sedan, mesin 4A-F (94 hp - 6000 rpm, 12,9 kgm - 4000 rpm)
  3. 1.6 GTi sedan, mesin 4A-GE (140 hp - 7200 rpm; 15 kgm - 6000 rpm)
  4. 1.6 Liftback 5-door, mesin 4A-F (94 hp - 6000 rpm, 12.9 kgm - 4000 rpm)

 7. Mobil Sedan Corolla Generasi Ketujuh E100 Series (1992-1997)

 


Diluncurkan di Jepang pada pertengahan tahun 1991 dengan mesin 1300 cc 4E, 1500 cc 5E, 1600 cc 4A, dan 2000 cc diesel 2C. Model Sedan  dan Coupe diproduksi sampai tahun 1995, sedangkan model Station Wagon dan Van tetap dibuat sampai tahun 2000.

Disebut Great Corolla di Indonesia dengan model SE menggunakan mesin 2E 1300 cc dan SE-G dengan mesin 4A-FE 1600 cc. 1.3 SE digantikan oleh 1.6 SE pada tahun 1994.

Model baru untuk tahun 1993 di Amerika dengan model Standard, DX, and LE Sedan, serta DX Station Wagon. Model standard bermesin 4A-FE(1600 cc), DX dan LE menggunakan mesin 7A-FE(1800 cc). Untuk tahun 1996, Mobil Sedan Corolla versi Amerika mendapat facelift dan semua model di produksi di Amerika. Model LE and Station Wagon yang di import dari Jepang tidak dijual lagi. Mobil Sedan Corolla CE (Classic Edition) mulai dipasarkan.

Di Australia, Mobil Sedan Corolla generasi ini diluncurkan pada tahun 1994, dan diproduksi secara lokal. Corolla Sedan terdiri dari model 1.6 CSi, 1.6 CSX, 1.8 CSX Conquest, and 1.8 Ultima, sedangkan Corolla Hatchback adalah 1.6 Seca CSi, 1.8 Seca Conquest, dan 1.8 Seca RV. Hanya satu model yang di import dari Jepang yaitu Corolla Sprinter Liftback.


8. Mobil Sedan Corolla Generasi Kedelapan E110 Series (1995-2002)

 

 

 

 

Untuk generasi ini, Toyota membuat Mobil Sedan Corolla yang berbeda untuk region yang berbeda. Versi Jepang mulai dipasarkan di Jepang pada pertengahan tahun 1995, dan beberapa negara Asia, Amerika Selatan, serta Afrika pada tahun 1996. Versi Eropa untuk Eropa dan Australia hadir pada tahun 1997. Versi Amerika hanya untuk USA dan Canada baru untuk model tahun 1998. Versi Eropa hadir dengan penampilan yang sangat berbeda dengan versi untuk region lainnya. Mobil Sedan Corolla Eropa memiliki lampu depan berbentuk bulat.

Untuk di Indonesia, digunakan mesin 4A-FE (AE111 - dikenal dengan nama All New Corolla) dengan tahun edar 1996-1998 dengan variant 1.6 XLi, 1.6 SE-G, dan 1.6 S-Cruise. Model facelift bermesin 7A-FE (AE112) dengan tahun edar 1998-2001 tersedia dalam variant 1.8 XLi dan 1.8 SE-G.

Output mesin : 4A-FE : 115 hp - 6000 rpm, torsi 15 kgm - 4800 rpm. 7A-FE : 120 hp - 6000 rpm, torsi 16 kgm - 4400 rpm. Kedua mesin ini memakai teknologi Twincam 16 valve EFI

Corolla AE112 atau dikenal dengan nama New Corolla ini merupakan sedan dengan fitur terlengkap dan termewah di kelasnya saat itu. Dilengkapi dengan ABS, dual airbag, variable timing wiper, dan sebagainya.


9. Mobil Sedan Corolla Generasi Kesembilan E120, E130 Series (2000-2006)

 

 


Pada Mobil Sedan Corolla Generasi Kesembilan ini, Dimensi lebih besar dari generasi sebelumnya. Ada 2 macam body untuk Sedan 4-pintu, yaitu versi Jepang yang juga dijual di Eropa dan Australia, dan Corolla Altis yang lebih besar untuk Asia Tenggara dan Amerika. Model Station Wagon disebut Corolla Fielder di Jepang, dan juga diekspor ke Australia dan Eropa.

Di Amerika, Corolla Sedan dipasarkan dalam trim level CE, S, LE, dan XRS. CE, S, dan LE bermesin 1ZZ-FE VVT-i, ZRS menggunakan mesin 2ZZ-GE VVTL-i. Corolla Matrix yang berbentuk crossover Wagon / SUV dibuat hanya untuk pasar Amerika.

Di Eropa, Corolla Hatchback 3 dan 5 pintu lebih popular dibanding Sedan dan Wagon. Juga ada Hatchback berkemampuan tinggi T-Sport bermesin 2ZZ-GE. Corolla Hatchback 5 pintu dijual di Australia dengan nama Corolla Seca, dan tersedia dalam versi Ascent, Ascent Sport, Conquest, Levin, dan Sportivo. Levin adalah versi mewah dan sporty dengan body kit, bukan coupe seperti Levin terdahulu. Sportivo adalah model berkemampuan tinggi yang sama dengan T-Sport. Mobil Sedan Corolla Sedan di Australia dipasarkan dalam versi Ascent, Conquest, dan Ultima.

Mobil Sedan Corolla Altis di Indonesia dimulai tahun 2001 sampai sekarang dan telah mengalami beberapa kali perubahan 2001-2003 : generasi 1 Altis di Indonesia. mesin 1ZZ-FE non VVT-i (128 hp - 6000 rpm, 16,3 kgm - 4400 rpm) SAE NET. Dirakit secara terurai (CKD) dari Thailand. 2004-2005 : generasi 2 Altis di Indonesia, mesin 1ZZ-FE VVT-i (136 hp - 6000 rpm, 17,4 kgm - 4200 rpm) SAE NET. Untuk versi A/T telah dilengkapi Super ECT. Mulai tipe ini dan selanjutnya diimpor secara utuh (CBU) dari Thailand. 2006-sekarang : generasi 3 Altis, dengan penambahan fitur-fitur seperti MID, Audio control di stir, dll.

 

10. Mobil Sedan Corolla Generasi Kesepuluh E140, E150 Series (2006-Sekarang)


 

 

 

 


Mobil Sedan Corolla terbaru yang disebut Corolla Axio, dan Station Wagon Corolla Fielder diluncurkan di Jepang pada akhir tahun 2006. Model Hatchback bernama Auris, dan yang lebih exclusive adalah Blade. Axio, Fielder, dan Auris bermesin 1.5 liter VVT-i 1NZ-FE, atau mesin baru 1.8 liter Dual VVT-i 2ZR-FE. Blade menggunakan mesin 2.4 liter VVT-i 2AZ-FE.

Corolla untuk Amerika model tahun 2009 dipasarkan mulai awal tahun 2008 dengan model Standard (paling murah), LE (menengah), S (sporty), XLE (mewah), dan XRS (sport berkemampuan tinggi). Corolla XRS menggunakan mesin 2400 cc, sedangkan model lainnya 1800 cc.

Untuk pasar di negara besar Eropa, Corolla digantikan oleh Auris. Auris berbentuk Hatchback 3 dan 5 pintu. Mesin yang digunakan adalah 1.4 dan 1.6 liter bensin, serta 2.0 dan 2.2 liter common rail diesel. Versi termahal adalah T180 yang bermesin 2.2 liter diesel. Mobil Sedan Corolla  hanya dipasarkan di Irlandia and beberapa negara Eropa saja.

 

 

Di Australia, baik model Sedan maupun Hatchback tetap menggunakan nama Corolla. Trim level untuk Mobil Sedan Corolla sama seperti generasi sebelumnya. Corolla Hatchback versi Australia sama dengan Auris, dan tersedia dalam trim level Ascent, Conquest, Sportivo SX, dan Sportivo ZR.

Di Indonesia, Mobil Sedan Corolla terbaru ini diluncurkan pada 28 Februari 2008 dengan 3 grade, yaitu : 1.8 V A/T, 1.8 G A/T, dan 1.8 J M/T. Mesin yang digunakan tetap mesin 1ZZ-FE 1800 cc VVT-i 16 valve dengan mematuhi aturan emisi yang lebih ketat (EURO III). dilengkapi 4 speed A/T triptronic transmission dan 5 speed M/T; Fitur cruise control dapat ditemukan di 1.8 V A/T. Pada tahun 2009, Corolla dengan grade V mendapat mesin baru 3ZR-FE 2000 cc dengan Dual VVT-i, sedangkan model lainnya tetap menggunakan mesin 1800 cc.

 

 


Mobil Sedan Corolla Altis versi facelift diperkenalkan pada 2010 Indonesia International Motor Show. Semua model hadir dengan bumper, grille, dan lampu belakang baru. Model 1.8 E and 1.8 G hadir dengan mesin baru 2ZR-FE Dual VVT-i. Transmisi untuk 1.8 E adalah 6 speed manual, sedangkan 1.8 G menggunakan 5 speed CVT automatic.


-- Keuntungan dan Kelebihan Mobil Sedan Corolla --

  1. Perawatan Yang Mudah
  2. Harga Jual Kembali Yang Tinggi
  3. Mudah Dimodifikasi
  4. Komponen yang Mudah Didapat
  5. Tidak Mudah Rewel dan Bandel
  6. Gaya dan Cocok untuk semua kalangan

Dengan banyaknya populasi Mobil Sedan Corolla serta banyaknya komunitas dari Mobil Sedan Corolla diseluruh dunia, membuat Mobil Sedan Corolla memiliki harga jual yang tinggi karena banyaknya orang yang ingin memiliki mobil klasik yang bandel dengan kualitas yang sudah teruji selama dua dekade lebih. selain itu hal ini menyebababkan tidak sulitnya untuk mendapatkan berbagai komponen dan onderdil dari Mobil Sedan Corolla ini, dengan mesin yang bandel, tidak mudah rewel serta perawatan yang mudah, Mobil Sedan Corolla layak untuk dijadikan pilihan.

 

 

Hujan deras yang telah mengguyur selama kurang lebih dua jam telah menyebabkan banjir kembali menyapa Ibukota. Menurut pantauan TMC Polda Metro Jaya terdapat beberapa titik ruas jalan yang direndam banjir, seperti di Jalan Gunung Sahari terdapat genangan air setinggi 10-15 cm.

Hujan deras yang telah mengguyur selama kurang lebih dua jam telah menyebabkan banjir kembali menyapa Ibukota. Menurut pantauan TMC Polda Metro Jaya terdapat beberapa titik ruas jalan yang direndam banjir, seperti di Jalan Gunung Sahari terdapat genangan air setinggi 10-15 cm.

Kemudian di depan Mangga Dua Square, banjir setinggi 15 cm siap menyambut para pengendara. Sedangkan, banjir setinggi 20 cm terdapat di depan Pabrik Gelas yang mengarah ke Grogol, Jakarta Barat. Tak hanya itu saja , di Jakarta Utara, tepatnya di depan Mall Of Indonesia, Kelapa Gading genangan air perlahan sudah mulai muncul.

Banjir setinggi 20-30 cm juga telah terjadi di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Sedangkan di depan Gedung Samsat, Jakarta Barat air setinggi 20-30 cm sudah menggenangi kawasan tersebut. Di Cimone, Tangerang terpantau terdapat banjir setinggi 30-40 cm.

Tak hanya banjir saja , kemacetan juga diprediksi akan menghantui para pengendara akibat hujan yang terus menerus turun. Seperti yang ditulis akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, kemacetan sudah terjadi sejak pukul 05.50 WIB, yakni di tol dalam kota arah bandara. Akibat hujan deras, kawasan Jatiwaringin-Pondok Gede arah kalimalang macet total dari kampus UIA.

Sedangkan, kondisi di tol Jagorawi mengarah ke TMII dan Jatiwaringin menuju Pangkalan Jati sudah mulai padat merayap.

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Ms. Turner and her twin sister founded the Love Kitchen in 1986 in a church basement in Knoxville, Tenn., and it continues to provide clothing and meals.

Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

At the National Institutes of Health, Dr. Suzman’s signature accomplishment was the central role he played in creating a global network of surveys on aging.

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”