saco-indonesia.com, Bom bunuh diri di
halamam Markas Polres Poso, Sulawesi Tengah, Senin (3/6/2013) pagi, melukai seorang buruh
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Bom bunuh diri di halamam Markas Polres Poso, Sulawesi Tengah, Senin (3/6/2013) pagi, melukai seorang buruh bangunan. Pria tersebut mengalami luka di tangan kiri.
"Tidak ada korban kecuali pelaku bom bunuh diri. Ada satu petugas bangunan yang mengalami luka di bagian tangan kiri," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2013).
Tidak ada korban luka lainnya dalam aksi bom bunuh diri itu. Pelaku diduga menargetkan polisi sebagai sasaran terornya. Bom meledak antara pos jaga Mapolres Poso dan masjid pukul 08.03 Wita. Ledakan bom terjadi dua kali.
Tubuh pria pelaku bom bunuh diri dan motor yang dikendarainya hancur. Ia diduga menggunakan bom tupperware atau bom yang diletakkan di dalam wadah plastik. Pelaku diduga kelompok teroris Poso pimpinan Santoso yang saat ini masih buron.
Polisi juga mendalami keterkaitan eksekutor bom bunuh diri dengan Basri alias Bagong alias Ayas, narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, April lalu. Saat ini, petugas masih melakukan olah tempat kejadian. Tim Disaster Victim Identification Polri telah diturunkan untuk mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri.
Editor :Liwon Maulana
TEMPAT WISATA MUSEUM SATRIA MANDALA
Museum Satria Mandala merupakan salah satu objek wisata sejarah yang berada di pusat pemerintahan negara Indonesia, Jakarta, tep
Museum Satria Mandala merupakan salah satu objek wisata sejarah yang berada di pusat pemerintahan negara Indonesia, Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Museum ini di buka untuk umum mulai tahun 1972 yang pada saat itu peresmiannya telah dilakukan oleh presiden Soeharto dimana menurut sejarahnya, bangunan museum Satria Mandala awal mulanya sebagai rumah dari istri Soeharto yang bernama Ratna Sari Dewi Soekarno.
Museum milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini juga telah menyajikan beragam peninggalan – peninggalam benda – benda perang mulai dari rudal, pesawat tempur, torpedo, ranjau, helicopter dan peralatan tempur lainnya. Sehingga objek wisata ini juga sangat cocok sekali dikunjungi oleh para pelajar yang ingin mengenal lebih jauh mengenai sejarah pertempuran bangsa Indonesia pada zaman dahulu.
Objek wisata Museum Satria Mandala mempunyai halaman depan yang cukup luas dan telah di tata sedemikian rupa sehingga suasananya akan tampak rapih sekali. Di beberapa sisi halaman depan-nya anda akan melihat sebuah benda “roket peluru kendali” yang mempunyai ukuran antara 7 hingga 8 meter, dan tidak jauh dari alat tempur tersebut anda juga akan melihat sebuah pesawat helicopter yang dahulu digunakan oleh TNI AU.
Koleksi Alat Perang Museum Satria Mandala
Hal yang tidak kalah menariknya untuk anda lihat selain di dalam Museum Satria Mandala yaitu sebuah ruang pameran alat – alat berat seperti tank – tank berlapis baja yang terdapat di sebelah samping dan belakang museum. Sebagian besar tank – tank tersebut adalah kendaraan pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia buatan luar negeri. Namun dari sekian banyak koleksi kendaraan tersebut, tank amphibi milik TNI AL adalah yang paling di sukai oleh para pengunjung.
Koleksi Alat Perang Museum Satria Mandala
Museum Satria Mandala juga terlihat sangat sepi sekali dari keramaian para pengunjung, jadi ketika anda berkunjung ke tempat wisata ini, anda akan dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktivitas dengan lebih fleksibel dan mudah seperti berfoto – foto dekat dengan kendaraan tempur yang terdapat di Museum Satria Mandala.
Objek wisata Museum Satria Mandala juga sangat cocok sekali di kunjungi oleh keluarga yang ingin mengenalkan tentang sejarah dan alat – alat tempur yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya pada masa lampau. Dan untuk memasuki objek wisata ini, anda juga akan dikenakan biaya sebesar 2500 rupiah untuk anak – anak dan 5 ribu rupiah untuk orang dewasa, harga yang cukup murah bukan.
Waaah ....Perempuan Arab Saja Terpana Melihat Busana Muslim Indonesia
saco-indonesia.com, Layla Eshki (33), tak kuasa menahan decak kagumnya ketika mengamati gaun putih
bermotif abstrak di bagian ujung yang dikenakan salah satu pemenang World Muslimah Beauty 2012,
JEDDAH, Saco-Indonesia.com — Layla Eshki (33), tak kuasa menahan decak kagumnya ketika mengamati gaun putih bermotif abstrak di bagian ujung yang dikenakan salah satu pemenang World Muslimah Beauty 2012, Deanita. Ketika itu, para pemenang WMB 2012 tengah bertemu masyarakat Indonesia di Jeddah dan warga Arab untuk mengenalkan ajang pencarian duta Muslimah inspiratif itu di Jeddah, Jumat (31/5/2013) lalu.
"It's beautiful! I never seen hijab like this in here," tukas Lyla sambil berkali-kali menyentuh pakaian muslim dari rumah busana Mumtaaz itu.
Lyla bercerita bahwa di Arab Saudi, para perempuan hanya terpaku pada sebuah baju muslim dengan warna hitam. "Di sini, semuanya hitam. Tak ada warna-warna cantik seperti ini," tutur perempuan yang bekerja sebagai fotografer lepas itu.
Hampir seluruh toko, cerita Lyla, menjual jubah dengan warna hitam di tokonya. Jubah yang dikenal dengan sebutan abayya itu biasa dikenakan perempuan Arab sebagai baju pelapis mana kala pergi ke luar rumah. Lyla mengaku bosan melihat pakaian yang itu-itu saja di negaranya.
"Yang saya tahu Islam itu tidak hanya hitam. Islam itu tidak membosankan, makanya saya pun pakai abayya dengan warna- warna cerah, meski hal ini tidak lazim di sini," kata Lyla.
Lyla melihat tampilan busana muslim karya para desainer dari Mumtaaz bisa menjadi salah satu panduan bagi perempuan Arab untuk berbusana muslim. Pasalnya, lanjut Lyla, kini perempuan Arab —khususnya di Jeddah— banyak yang terjebak dengan busana muslim yang tidak Islami.
"Mereka mengenakan celana jeans ketat sampai terlihat g-string, atau menggunakan baju ketat sampai terlihat belahan dadanya. Jelas ini sudah salah mode," tuturnya.
Menurut Lyla, kesalahan mode itu lebih banyak terjadi di Jeddah. Sementara di Mekkah dan Madinah, hal tersebut tidak terjadi karena kedua kota itu adalah kota suci bagi umat Islam. Di Mekkah dan Madinah, aku Lyla, cara berpakaian perempuan sangat diatur secara ketat, berbeda halnya dengan di Jeddah.
Manajer Operasional Mumtaz Boutique, Surya Artaty, menjelaskan bahwa pemilihan baju-baju yang dikenakan para pemenang WMB benar-benar dipilih secara selektif. Pasalnya, pada sesi pemotretan kali ini, para pemenang WMB dituntut untuk lebih menekankan busana muslim yang syar'i. Busana muslim syar'i yakni yang menutup aurat, tidak menunjukkan lekuk tubuh, dan kerudung menutup hingga bagian dada.
"Untuk membuat busana muslim yang syar'i ini kami tidak memiliki tema khusus yang diangkat karena setiap desainer yang bergabung dengan kami memiliki ciri khasnya masing-masing," imbuh Taty.
Setidaknya ada 20 pakaian yang dikenakan para peserta WMB selama di Arab Saudi. Seluruh pakaian muslim itu merupakan karya dari Malik Moestaram, Dian Pelangi, Shebe, Adhy - Alie, Sascha, Astrie, Zebu, Jenahara, Nuniek Mawardi, Bilqis, dan Lia Afif.
World Moslem Beauty merupakan ajang pencarian duta Muslimah inspiratif sedunia yang diselenggarakan oleh World Moslem Beauty Foundation. WMB merupakan acara tahunan yang dilakukan sejak tahun 2011. Tahun ini, WMB mengubah namanya menjadi Annual Award of World Muslimah.
Perjalanan ibadah umrah ke Arab Saudi merupakan hadiah bagi para pemenang WMB 2012, sekaligus untuk mempromosikan kompetisi tersebut ke dunia. Ada tujuh pemenang yang mengikuti perjalanan ini, yaitu Nina Septiani (Juara I), Dwi Handayani Putri (Juara II), Anggun Hiasyah (Juara III), Tasya Gunoto (The Most Innovative Muslimah), Rizkitha (The Best Video and Al Quran Recitation by Polling), Al Khansa (The Most Talented Muslimah), dan Dheanita Tribuana (The Favorite by Polling).
Tempat untuk menyimpan barang yang berharga, baik surat-surat berharga, dokumen yang sangat pen
Tempat untuk menyimpan barang yang berharga, baik surat-surat berharga, dokumen yang sangat penting, bahkan perhiasan atau uang. Brankas yang kuat dan kokoh, berkualitas serta tahan lama jelas telah menjadi pilihan untuk dapat menyimpan barang-barang berharga yang anda miliki. Terutama brankas yang tahan api atau fire resistant, sehingga dokumen atau barang berharaga anda akan terjamin aman. Sentra Office telah memberikan pilihan-pilihan untuk brankas yang berkualitas dari merk-merk ternama. Mutu dan kualitas terjamin telah menjadi prioritas Sentra Office untuk dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen.
Editor : Dian Sukmawati
TIPS & TRIKS PENGECATAN RUMAH ANDA DENGAN SEMPURNA
Sebagian orang telah beranggapan bahwa mengecat dinding rumah adalah pekerjaan yang mudah, akan tetapi ternyata mengecat rumah a
Sebagian orang telah beranggapan bahwa mengecat dinding rumah adalah pekerjaan yang mudah, akan tetapi ternyata mengecat rumah ada tehnik tersendiri untuk bisa mendapatkan hasil pengecatan yang maksimal.
Perhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengecatan rumah.
Pertama kali, pentingnya untuk bisa mengetahui apakah perlu atau tidaknya tembok disekrap, langkah yang harus dilakukan, kuaskan air pada permukaan dan tunggu sampai beberapa saat. Jika permukaan tampak gelembung-gelembung, maka tembok harus disekrap.
Bersihkan permukaan tembok yang akan di cat sebelumnya dengan menggunakan air hangat kemudian tunggu hingga
kering sebelum anda melakukan proses pengecatan rumah.
Untuk bisa menghemat cat dan menutup pori-pori dinding disarankan menggunakan plamir. Setelah tembok atau bagian yang akan di cat telah kering, mulailah mengecat dengan plamir, tunggu sampai kering dan cat
dengan dasar cat (putih) dan tunggu sampai kering.
Untuk anda yang belum mempunyai teknik pengecatan, anda juga dapat mempraktekan teknik-teknik pengecatan di tahap ini. Karena baik atau jelek hasil anda, tidak akan kelihatan pada akhir pengecatan.
dijual seharga Rp 145 miliar Aset tol milik Bakrie
utang induk perusahaan dan beberapa anak usahanya, memaksa grup Bakrie melepas aset-aset
strategisnya.Setelah pekan lalu menjual 10 persen kepemilikan Blok Masela PSC kepada INPEX Masela
Ltd dan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited untuk melunasi utang, kini Grup Bakrie
kembali melepas aset yang dimilikinya.
Besarnya beban utang
induk perusahaan dan beberapa anak usahanya, memaksa grup Bakrie melepas aset-aset
strategisnya.Setelah pekan lalu menjual 10 persen kepemilikan Blok Masela PSC kepada
INPEX Masela Ltd dan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited untuk melunasi utang, kini
Grup Bakrie kembali melepas aset yang dimilikinya.
Kepastian penjualan ruas tol milik
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) akhirnya terungkap ke publik. Dari keterbukaan informasi
yang dikutip merdeka.com, Selasa (4/6), Bakrieland Development telah mengumumkan penjualan
saham PT Bakrie Toll Road kepada PT Karya Prima Investama (KPI).
mencapai Rp 140,475 miliar. Nantinya penjualan ini akan dilaksanakan oleh anak usaha ELTY, PT
Bakrie Infrastructure. Akta Penjualan Jual Beli (AJB) saham ini telah ditandatangani 19 April
"Penjualan ini telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sindikasi yaitu
PT Semesta Marga Raya," ujar Sekretaris Perusahaan ELTY, Kurniawan Budiaman seperti dikutip
dari keterbukaan informasi, Selasa (4/6).
Penyelesaian transaksi ini dilakukan
selambat-lambatnya tiga bulan sejak penandatangan AJB tersebut. Namun, dalam keterbukaan
informasi itu, tidak diungkap lebih detail mengenai PT Karya Prima Investama. Informasi
mengenai perusahaan tersebut juga sangat minim. Belum jelas rekam jejak perusahaan yang membeli
aset milik Bakrie tersebut.
padahal, jika melirik sedikit ke belakang, pada akhir tahun
lalu berhembus kabar yang menyebutkan bahwa PT Media Nusantara Citra (MNC) berniat membeli lima
ruas tol yang dimiliki oleh Bakrie.
Bakrie Toll Road mempunyai konsesi untuk lima ruas
jalan tol, yaitu Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang (Jawa Tengah), Pasuruan-Probolinggo (Jawa
Timur), Cimanggis-Cibitung (Jawa Barat), dan Ciawi-Sukabumi (Jawa Barat).
tol yang menghubungkan Jawa Barat hingga Jawa Tengah ini diperkirakan bisa meraup dana hingga Rp
RINI AKU TETAP MILIKMU
kaulah yang terbaik
kaulah yang terbaik
yang ada selama ini
segala galanya yang kuimpikan
tlah kau berikan untukku
hanya kaulah yang mampu membuat
hatiku merasa senang
aku akan selalu mencaoba
untuk dapat membahagiakanmu
semoga kita dapat terus bersama
sejauh apapun aku melangkah
kau kan slalu di hatiku
semua apapun yang terbaik
kupersembahkan hanya untukmu
kaulah yang mampu membuat
hatiku ini merasa senang
semoga kita dapat terus bersama
back to reff:
Editor : dian sukmawati
JALAN ADMINISTRASI NEGARA LONGSOR
saco-indonesia.com, Hujan yang telah mengguyur Jakarta pagi ini telah menyebabkan Jalan Administrasi Negara I, Tanah Abang, Jaka
saco-indonesia.com, Hujan yang telah mengguyur Jakarta pagi ini telah menyebabkan Jalan Administrasi Negara I, Tanah Abang, Jakarta Pusat longsor. Peristiwa itu telah terjadi pada pukul 09.15 WIB.
"Longsor sepanjang 50 meter," ujar petugas Polsek Tanah Abang Iptu Sardino, Selasa (31/12).
Sardino juga mengatakan akibat kejadian itu empat mobil telah terperosok ke dalam kali. "Itu mobil memang sedang parkir di situ," katanya.
Petugas yang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.
Editor : Dian Sukmawati
9 Peragaan Busana Penting di JFFF
Perhelatan Jakarta Fashion and
Food Festival (JFFF) memasuki perhelatan ke-10 tahun ini
KOMPAS.com - Perhelatan Jakarta
Fashion and Food Festival (JFFF) memasuki perhelatan ke-10 tahun ini. Usia satu dekade
menandakan kalau perhelatan pekan fashion yang digelar Summarecon Kelapa Gading ini mendapat
perhatian cukup besar dan diperhitungkan. Apa saja peragaan busana yang menjanjikan untuk
Peragaan busana "Sinergy" yang menampilkan tujuh desainer
muda berbakat telah membuka parade peragaan busana pada Sabtu (11/5/2013). Dalam peragaan
tersebut, Gede Yudi, Erdan, Rasyid Salim, Rini Suwardy, Paula Meliana, Soko Wijanto, dan Wira
Krisna, mencoba mengeksplorasi busana wanita dari sisi warna, aplikasi, dan bahan yang
Selain "Sinergy", masih ada sembilan peragaan busana lain yang
akan berlangsung di JFFF sampai 26 Mei 2013. Selain merayakan kuliner Nusantara, fashion adalah
suguhan utama dalam festival ini. Di antara peragaan busana yang dijadwalkan berjalan di
runway utama di Ballroom Hotel Harris, berikut 9 di antaranya yang sayang untuk
1. Mini show APPMI karya desainer Anastasia, Formalhaut Zamel,
Lisa Fitria, dan Melia Wijaya, dalam sesi “Fairy Tales”, Minggu (12/5/2013) pukul
2. Parade koleksi Nusa Tenggara Barat to Nusa Tenggara Timur oleh Stephanus Hamy,
Minggu (12/5/2013) pukul 17.00.
3. Parade desainer IPMI dalam sesi “Kain
Negeri”, yang terdiri atas desainer Barli Asmara, Carmanita, Denny Wirawan, Didi
Budiardjo, Era Soekamto, Kanaya Tabitha, Liliana Lim, Tri Handoko, Tuty Cholid, Yongki
Budisutisna, Senin (13/5/2013) pukul 19.00.
4. JFFF Awards 2013 Feat Cita Tenun
Indonesia (CTI) dengan desainer Ari Seputra, Denny Wirawan, Didi Budiardjo, Priyo Oktaviano, dan
Sebastian Gunawan, Rabu (15/5/2013), pukul 19.00.
5. Mini show APPMI
kedua dalam “Inorganic Ethnicity”, dengan desainer Misan, Philip Iswardono, Sugeng
Waskito, Zainal Songket. Kamis (16/5/2013), pukul 15.00. Mini show APPMI ketiga
dalam “Inmost Mozaic” dengan desainer Elok Rege Napio, Handy Hartono, Jimmy Fei Fei,
dan Poppy Dharsono, Kamis (16/5/2013) pukul 17.00.
6. Peragaan Universal (Poetry) M
oleh Musa Widyatmodjo. Kamis (16/5/2013) pukul 19.00.
7. Peragaan busana muslim APPMI
bertema “Treasure of the Sea”, dengan para desainer Alisa Listiawaty, Dian Pelangi,
Jeny Tjahyawati, Lia Afif, Tuty Adib, Jumat (17/5/2013) pukul 15.00.
koleksi ”Classic Blossom” oleh Defrico Audy dan Malik Moestaram. Jumat (17/5/2013)
9. Desainer Anne Avantie akan membawakan “Ramli dalam Kenangan”
pada Jumat (17/5/2013) pukul 19.00.
Editor :Liwon Maulana
Rolf Smedvig, Trumpeter in the Empire Brass, Dies at 62
A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.
Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”
Gene Fullmer, a Brawling Middleweight Champion, Dies at 83
Fullmer, who reigned when fight clubs abounded and Friday night fights were a television staple, was known for his title bouts with Sugar Ray Robinson and Carmen Basilio.
Don Mankiewicz, Screenwriter in a Family Film Tradition, Dies at 93
Mr. Mankiewicz, an Oscar-nominated screenwriter for “I Want to Live!,” also wrote episodes of television shows such as “Star Trek” and “Marcus Welby, M.D.”
Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.
Baltimore Residents Away From Turmoil Consider Their Role
BALTIMORE — In the afternoons, the streets of Locust Point are clean and nearly silent. In front of the rowhouses, potted plants rest next to steps of brick or concrete. There is a shopping center nearby with restaurants, and a grocery store filled with fresh foods.
And the National Guard and the police are largely absent. So, too, residents say, are worries about what happened a few miles away on April 27 when, in a space of hours, parts of this city became riot zones.
“They’re not our reality,” Ashley Fowler, 30, said on Monday at the restaurant where she works. “They’re not what we’re living right now. We live in, not to be racist, white America.”
As Baltimore considers its way forward after the violent unrest brought by the death of Freddie Gray, a 25-year-old black man who died of injuries he suffered while in police custody, residents in its predominantly white neighborhoods acknowledge that they are sometimes struggling to understand what beyond Mr. Gray’s death spurred the turmoil here. For many, the poverty and troubled schools of gritty West Baltimore are distant troubles, glimpsed only when they pass through the area on their way somewhere else.
And so neighborhoods of Baltimore are facing altogether different reckonings after Mr. Gray’s death. In mostly black communities like Sandtown-Winchester, where some of the most destructive rioting played out last week, residents are hoping businesses will reopen and that the police will change their strategies. But in mostly white areas like Canton and Locust Point, some residents wonder what role, if any, they should play in reimagining stretches of Baltimore where they do not live.
“Most of the people are kind of at a loss as to what they’re supposed to do,” said Dr. Richard Lamb, a dentist who has practiced in the same Locust Point office for nearly 39 years. “I listen to the news reports. I listen to the clergymen. I listen to the facts of the rampant unemployment and the lack of opportunities in the area. Listen, I pay my taxes. Exactly what can I do?”
And in Canton, where the restaurants have clever names like Nacho Mama’s and Holy Crepe Bakery and Café, Sara Bahr said solutions seemed out of reach for a proudly liberal city.
“I can only imagine how frustrated they must be,” said Ms. Bahr, 36, a nurse who was out with her 3-year-old daughter, Sally. “I just wish I knew how to solve poverty. I don’t know what to do to make it better.”
The day of unrest and the overwhelmingly peaceful demonstrations that followed led to hundreds of arrests, often for violations of the curfew imposed on the city for five consecutive nights while National Guard soldiers patrolled the streets. Although there were isolated instances of trouble in Canton, the neighborhood association said on its website, many parts of southeast Baltimore were physically untouched by the tumult.
Tensions in the city bubbled anew on Monday after reports that the police had wounded a black man in Northwest Baltimore. The authorities denied those reports and sent officers to talk with the crowds that gathered while other officers clutching shields blocked traffic at Pennsylvania and West North Avenues.
Lt. Col. Melvin Russell, a community police officer, said officers had stopped a man suspected of carrying a handgun and that “one of those rounds was spent.”
Colonel Russell said officers had not opened fire, “so we couldn’t have shot him.”
The colonel said the man had not been injured but was taken to a hospital as a precaution. Nearby, many people stood in disbelief, despite the efforts by the authorities to quash reports they described as “unfounded.”
Monday’s episode was a brief moment in a larger drama that has yielded anger and confusion. Although many people said they were familiar with accounts of the police harassing or intimidating residents, many in Canton and Locust Point said they had never experienced it themselves. When they watched the unrest, which many protesters said was fueled by feelings that they lived only on Baltimore’s margins, even those like Ms. Bahr who were pained by what they saw said they could scarcely comprehend the emotions associated with it.
But others, like Lambi Vasilakopoulos, who runs a casual restaurant in Canton, said they were incensed by what unfolded last week.
“What happened wasn’t called for. Protests are one thing; looting is another thing,” he said, adding, “We’re very frustrated because we’re the ones who are going to pay for this.”
There were pockets of optimism, though, that Baltimore would enter a period of reconciliation.
“I’m just hoping for peace,” Natalie Boies, 53, said in front of the Locust Point home where she has lived for 50 years. “Learn to love each other; be patient with each other; find justice; and care.”
A skeptical Mr. Vasilakopoulos predicted tensions would worsen.
“It cannot be fixed,” he said. “It’s going to get worse. Why? Because people don’t obey the laws. They don’t want to obey them.”
But there were few fears that the violence that plagued West Baltimore last week would play out on these relaxed streets. The authorities, Ms. Fowler said, would make sure of that.
“They kept us safe here,” she said. “I didn’t feel uncomfortable when I was in my house three blocks away from here. I knew I was going to be O.K. because I knew they weren’t going to let anyone come and loot our properties or our businesses or burn our cars.”
Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.
Native American Actors Work to Overcome a Long-Documented Bias
Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.
Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.
But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.
The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.
“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.
But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.
The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.
In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”
“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”
Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.
“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”
Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”
Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.
Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.
“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”
The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.
There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.
The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”
Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.
So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.
Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.
He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.
It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.
But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.
China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.
But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.
“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.
With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.
Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.
“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.
“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”
That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.
“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.
Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.
Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.
In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.
In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.
China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.
“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”
Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.
To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.
China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.
Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.
Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.
“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.
Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.
But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.
Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.
But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.